SIANTARMETROPOLIS - Simalungun | Sepekan telah berlalu, surat GEMAPSI ke DPRD Simalungun belum kunjung diterima pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Simalungun, Steven Sarmin Girsang, mengakui belum menerima surat GEMAPSI tersebut. "Saya belum terima," kata pentolan PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun, ini ketika dikonfirmasi, Sabtu (18/09/2021) pagi.
Sarmin menambahkan, surat tersebut bisa jadi masih parkir di Sekretariat DPRD Kabupaten Simalungun. "Mungkin masih di Sekwan," tandasnya.
Saat dijelaskan isi surat itu meminta DPRD Simalungun segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) demi mengusut beragam dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Sarmin tak buru-buru menyimpulkan sikap Fraksi PDI Perjuangan.
"Kita pelajari dulu nanti," jawabnya setelah menerima soft copy surat laporan lewat pesan whats app awak media ini.
Sementara itu Sekretaris DPRD Simalungun, Sahat ML Simangunsong, coba dikonfirmasi mengapa surat GEMAPSI tak segera disampaikan kepada unsur pimpina dewan, belum mau memberikan klarifikasi.
Hingga Minggu (19/09/2021) malam, Sahat hanya membaca pesan wahts app yang dilayangkan wartawan. Terbukti pesan yang dilayangkan sudah cek list dua.
Surat GEMAPSI padahal sudah dilayangkan sejak 13 September 2021 lalu. Surat Gerakan Mahasiswa Pemuda Simalungun (GEMAPSI) itu, berisi permohonan kepada DPRD Simalungun, agar membentuk Pansus dalam tujuan mengusut dugaan KKN Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Dugaan KKN yang diuraikan dalam surat GEMAPSI, Radiapo membiarkan transaksi jual beli foto. Jual atribut bagi siswa-siswa SD sampai SMP. Dagang spanduk dan lain sebagainya. Bahkan, pengangkatan tiga tenaga ahli sampai pelantikan Sekda Simalungun yang semarga dengan bupati, turut dijadikan indikasi nepotisme hingga layak untuk dipansuskan.
Sejauh ini, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, belum mau memberikan respons terkait surat GEMAPSI itu. Bahkan, saat diminta langsung tanggapannya, Radiapoh gak open. (ung)
Editor : Redaksi SIANTARMETROPOLIS.COM